Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Nusa Tenggara Barat (IKA PMII NTB) menyampaikan tiga rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi NTB menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak.
Sekretaris PW IKA PMII NTB, Moh Akri mengatakan Pemprov NTB perlu mengantisipasi potensi konflik sosial, penguatan kapasitas pemerintahan desa, serta peningkatan partisipasi kader dan alumni dalam pembangunan desa.
“Desa memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak harus menjadi perhatian bersama agar berlangsung aman, demokratis, dan menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas,” ujar Akri.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB perlu mengambil langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi potensi konflik sosial yang dapat muncul sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaan Pilkades Serentak.
“IKA PMII NTB merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi NTB melakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi potensi konflik sosial sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan Pilkades Serentak,” kata Ketua Komisi I DPRD NTB ini.
Selain menjaga stabilitas sosial, IKA PMII NTB juga mendorong penguatan kapasitas pemerintahan desa melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan bagi kepala desa serta perangkat desa.
“IKA PMII NTB merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi NTB memperkuat kapasitas pemerintahan desa melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan bagi kepala desa serta perangkat desa,” kata Moh Akri.
IKA PMII NTB juga memandang penting keterlibatan kader dan alumni dalam proses pembangunan desa melalui partisipasi aktif di pemerintahan maupun berbagai kelembagaan desa.
“IKA PMII NTB merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi NTB mendorong partisipasi kader dan alumni dalam pembangunan desa melalui keterlibatan aktif dalam pemerintahan dan kelembagaan desa,” tutur Akri.
